Pin It

Dishub Infokom lakukan Koordinasi terkait Pengajuan Ranperda

29 Views

gghh ll

Banyak Peraturan daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dinilai menghambat pertumbuhan investasi dan bertentangan dengan prinsip nawacita, maka terkait hal tersebut Dinas Perhubungan Infokom Kabupaten Kampar, dan beberapa satker lain melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Hairuman bertempat diruang kerjanya Senin (30/5).

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mendapatkan dampak dari putusan Pemerintah Pusat tersebut antara lain Perda no.7 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum- yaitu tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi status masih berlaku, teridentifikasi dengan dikeluarkannya keputusan MK nomor 46/PUU-XII/2014 sejak tanggal 26 Mei 2016 Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang didasarkan pada pasal 124 UU no.29 tahun 2008 tentang PDRB.

Terkait hal tersebut untuk memenuhi keputusan MK tersebut, Dinas Perhubungan Infokom Kab.kampar telah mengajukan kepada Bupati Kampar melalui Bagian Hukum usulan Ranperda revisi Perda no.7 tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum yang disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

Untuk memberikan kepastian dasar perhitungan besaran Restribusi menara ini, maka dishub melalui bagian hukum sudah mengajukan dan telah ditetapkan dalam prolegda DPRD Kabupaten Kampar, untuk diproses menjadi peraturan daerah, sehingga retribusi menara telekomunikasi dapat dipungut sebagai salah satu sumber PAD. (dishub infokom)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *