Pin It

Dirjen Kemenhub Tidak Main-Main Tertibkan Angkutan Umum

25 Views

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tidak main-main tertibkan angkutan umum masuk terminal di seluruh Indonesia. Pasalnya permasalahan membandelnya angkutan umum masuk terminal ini bukan lagi masalah baru di seluruh daerah. Sehingga di tahun 2018 ini Kemenhub RI melakukan penegakan hukum tegas yang akan memberikan sanksi tegas terhadap angkutan umum yang membandel.

Penegakan hukum angkutan umum tahun 2018 ini, Kemenhub RI melalui Dirjen Kemenhub akan melakukan penertiban secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Riau yang akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Riau Kepri bersama tim penegakan hukum yang ada di Provinsi Riau.

Dimana penegakan hukum ini akan dimulai 27-29 Maret 2018 depan, dengan lokasi awal akan difokuskan pada terminal tipe A Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru dan dilanjutkan dibebetapa titik lokasi lainya yang selama ini dijadikan sebagai terminal bayangan oleh pihak angkutan umum.

Menurut Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Riau-Kepri, Ajie Oanatagama, ATD, MT, penegakan hukum untuk angkutan umum ini sudah merupakan komitmen Menhub RI setelah melakukan peninjauan ke beberapa daerah sebelumnya termasuk Provinsi Riau yang sebelumnya sudah berjanji akan menertibkan angkutan umum berjalan sesuai aturan, yaitu wajib masuk terminal. Terutama terhadap bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang harus masuk dalam terminal tanpa pengecualian.

“Sesuai data, bus AKAP yang masuk terminal itu hanya sekitar 25 persen, 75 persenya lagi berkeliaran dan berada pada lokasi yang dijadikan sebagai terminal bayangan,” kata Aji Panatagama saat menggelar pertemuan bersama Gakkum di Riau yang juga dihadiri dari Jasa Raharja, Dinas Perhubungan (Dishub) tingkat provinsi dan kabupaten kita se Riau.

Untuk penegakan hukum ini, BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri sudah mempersiapkan beberapa sanksi tegas bagi angkutan umum yang membandel, diantaranya mengkandangkan bus yang tujuan untuk membuat efek jera dan taat aturan. Sanksi itu, akan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang kedepanya akan melibatkan TNI untuk pengandangan kendaraan.

“Penerapan ini untuk membuat efek jera, agar kedepannya tidak ada lagi bus yang tudak masuk terminal,” katanya.

Penegakan hukum ini juga akan dilakukan pada angkutan umum menggunakan plat hitam yang tidak ada lagi toleransi, karena selain Disinyalir penyebab permasalahan bus enggan masuk terminal juga menimbang tanggung jawab keselamatan penumpang, seperti asuransi dan lainya.

Sedangkan saksinya juga akan dilakukan pengandangan, sampai adanya pengurusan menjadi resmi atau Plat kuning. “Semua ini juga sudah kita bahas bersama gakkum, termasuk pihak organda yang juga mendukung program ini,” ujarnya berharap penegakan hukum ini bisa menertibkan angkutan dan memaksimalkan fungsi terminal yang ada di daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *