Pin It

Truk Dipotong BPTD di Riau Ternyata Modifikasi Tractor Head 6,6 Meter Jadi Truk Tangki CPO 12,3 m

446 Views

Satu unit truk tangki terparkir di sisi kanan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru, Kamis (7/2/2019).

Mobil tangki bewarna putih perpaduan hijau tua dan sudah mulai kusam.

Di bagian bodi samping tangki mobil terlihat garis yang dibuat dengan menggunakan cat semprot dengan tulisan ukuran awal.

Berikut tanda panah.

Truk tangki tersebut harus dipotong di bagian tengahnya karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menampung banyak volume minyak.

Namun akibat hasil modifikasi tersebut pemilik sudah melanggar aturan dan terpaksa truk tersebut dipotong sesuai dengan bentuk dan ukuran awal.

Belakangan diketahui mobil tangki tersebut memiliki panjang 12,3 meter.

Padahal ukuran asli dari mobil tersebut adalah 6,6 meter

.Sehingga mobil tangki tersebut harus dipotong dan kembalikan sesuai dengan ukuran standar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, yang diwakili Direktur Sarana Tranportasi Jalan Sigit Irfansyah menyaksikan langsung proses pemotongan body truk tangki pengangkut crude palm oil (CPO) di Terminal Type A Bandar Raya Payung Sekaki.

Namun proses pemotongan tangki tersebu hanya simbolis saja.

Sebab truk tangki tersebut awalnya adalah truk jenis tractor head.

Sehingga jika ingin dikembalikan ke bentuk awal, maka tangki yang saat ini terpasang harus dibongkar.

Karena bentuk awal kendaraan ini tidak memiliki tangki seperti yang ada sekarang.

“Kendaraan ini rupanya awalnya adalah tractor head, kemudian kendaraan ini dimodifikasi sedemikian rupa. Sasisnya dipanjangkan, dan diletakkan tangki diatasnya. Sehingga kendaraan ini berubah menjadi kendaraan dengan tipe dan bentuk yang baru lagi, ini luar biasa sekali,” kata Sigit Irfansyah.

Akibat ulah pemilik yang memodifikasi mobil yang semua tidak memiliki tangki dibuat menjadi kendaraan tangki tersebut membuat petugas bingung saat akan mengembalikan ke posisi bentuk awal.

Sebab untuk mengembalikan ke bentuk awal, ternyata tidak cukup hanya dengan melakukan pemotongan tangki saja.

“Kalau kita kembalikan ke bentuk awal, tractor head, maka tangkinya harus dilepas, dan panjangnya dikembalikan ke ukuran awal, ini kan investasinya juga cukup besar, makanya nanti akan dikaji oleh tim teknis apa kesimpulan akhirnya, karena kita harus berhati-hati, karena kendaraan yang dimodifikasi seperti ini jumlahnya yang beroperasi di Riau ada ribuan,” ujarnya.

Kegiatan pemotongan ini merupakan teguran sekaligus sinyal bagi pengusaha angkutan CPO dan angkutan lainnya di Provinsi Riau untuk melakukan normalisasi ukuran kendaraannya, sesuai dengan Sertifikat Uji Type Kendaraan Bermotor yang telah diterbit Kementerian Perhubungan.

“Pemotongan truk tangki ini adalah peringatan bagi para pengusaha kendaraan angkutan, segera lakukan normalisasi kendaraan Anda, tahun 2020 Indonesia harus Zero ODOL,” kata Syaifudin Ajie Panatagama, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau, Kepulauan Riau.

Sesuai dengan amanah Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas mengatakan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah tindak pidana dengan ancaman maksimal kurungan 1 tahun dan atau denda Rp.24.000.000,-.

Artinya, memiliki atau menguasai kendaraan angkutan yang telah berubah dimensi dan daya muatnya dan atau merubah dimensi dan daya muatnya adalah sebuah perbuatan pidana yang harus diberi sanksi pidana.

Itulah alasan betapa pentingnya kegiatan pemotongan truk tangki CPO hasil tangkapan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPTD Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau, dalam Operasi Penegakan Hukum beberapa waktu lalu di wilayah hukum Dishub Kampar, Bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Truk tangki CPO ini adalah kendaraan ke-empat yang ditangkap PPNS BPTD Wilayah IV dalam Operasi Penegakan Hukum yang dilaksanakan sejak Oktober 2018 lalu, dan sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan penegakan hukum ini dilakukan terhadap pengusaha angkutan tanpa pandang bulu.

“Sebenarnya, kami masih memberi toleransi kepada pengusaha angkutan untuk melakukan normalisasi kendaraan angkutan mereka, pada tahun 2019 ini,” kata Ajie Panatagama.

Penahanan dan proses persidangan terhadap pelanggar Pasal 277 UU Nomor 22 tahun 2009, yang dilakukan PPNS BPTD Wilayah IV merupakan yang pertama di Indonesia, untuk pertama kalinya UU Nomor 22 digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana modifikasi kendaraan.

Permasalahan over dimensi dan over loading (ODOL) sudah menjadi persoalan menahun di Provinsi Riau.

Lalu lalang kendaraan angkutan CPO, kayu chip dan batubara, seakan luput dari jangkauan sanksi pidana.

Tanpa disadari, dampak yang ditimbulkan kendaraan tersebut justru memberikan kerugian yang jauh lebih besar bagi masyarakat umum pengguna jalan.

Kerusakan jalan nasional di Provinsi Riau, menjadi fenomena sehari-hari tanpa solusi.

Hal inilah yang mendorong jajaran BPTD Wilayah IV begitu serius untuk mengurai pokok permasalahan kerusakan jalan nasional di Bumi Melayu Lancang Kuning ini melalui penegakan hukum UU Nomor 22 Tahun 2009. (*) sumber : http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/07/truk-dipotong-bptd-di-riau-ternyata-modifikasi-tractor-head-66-meter-jadi-truk-tangki-cpo-123-m?page=3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *