Pin It

Terkait Permasalahan Pembangunan Jembatan Di Sungai Merangin Pemkab Kampar Sudah Lakukan Langkah-langkah Persuasif.

89 Views

Bangkinang Kota, Sekda Kampar Drs Yusri M.Si menjelaskan kronologis terkait dengan permasalahan pembangunan jembatan kembar sungai merangin kecamatan kok ini bahwa pembangunan jembatan ini dibangun sudah lama namun tidak difungsikan karena ada masalah, karena lalulintas semakin padat maka jembatan lama tersebut di aktifkan kembali dan dibangun tahun 2018 melalui Dana APBN. Dan kedepan ada rencana kementerian PUPR akan membangun jembatan kembar rantau berangin.

“terhadap laporan dari masyarakat terhadap fungsi jembatan kembar, kondisi masyarakat kita memang berada dibadan jalan yang resiko lalulintas cukup sangat luar biasa, dibawahnya adalah sungai dan itu termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah lama digunakan fasilitas tersebut.

Didampingi kepala Dinas terkait, Camat Kuok dan Kades Merangin, Sekda juga memaparkan bahwa dalam permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan langkah persuasif terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Hal tersebut dikatakannya saat Kunjungan Ombudsman RI ke Kabupaten Kampar dalam rangka menindaklanjuti permasalahan pembangunan penggantian jembatan sungai Merangin Kec. Kuok di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar. Rabu, 10/4/19.

“Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan langkah persuasif terhadap permasalahan ini, mulai dari pendekatan kepada masyarakat melalui dialog, rapat-rapat bersama masyarakat baik itu dilapangan maupun ruang rapat lantai III Kantor Bupati ini, sudah beberapa kali ini kami lakukan.”ujar Yusri

Sekda Kampar juga menjelaskan pada saat itu kita mengharapkan melalui musyarawarah tersebut masyarakat dapat mengerti akan permasalahan ini.

“Masyarakat menuntut agar tanah yang mereka tempati diganti rugi, sedangkan tanah yang masyarakat tempati itu adalah tanah negara yang jika dilakukan dampaknya akan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sekda Kampar juga menegaskan bahkan jika mereka mau, Pemerintah sudah mengusulkan anggaran pembuatan rumah layak huni di APBD-P 2018 yang lalu untuk mereka tempati sehingga pembangunan jalan pada jembatan tersebut bisa segera di bangun oleh Kementerian PUPR RI melalui APBN.

“Yang pertama tanah mereka adalah tanah negara yang tidak mungkin untuk kita lakukan ganti rugi, kedua tanah yang mereka tempati berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), ketiga secara administrasi kelengkapan surat tanah tempat tinggal mereka tidak ada karena tanah itu adalah tanah negara, dan kemudian keselamatan berlalu lintas, ini sangat membahaya pengendara yang melewati jalan tersebut, apalagi masyarakat tempatan karena bangun tempat tinggal mereka sudah berada tapat dipinggir area jalan yang akan dibangun jalan, selanjutnya jembatan yang sekarang ini (lama) sudah harus dikurangi bebannya makanya dibangun jembatan baru.”lanjut Yusri

Namun demikian lanjut Sekda Kampar, karena Adat di Kampar selalu mengedepankan musyawarah maka pemerintah masih melakukan langkah-langkah tersebut.

“Jadi sekarang kita menunggu surat dari Kementerian PUPR pusat tentang pelaksanaan pembangunan jalan pada jembatan tersebut, jika sudah ada suratnya maka tentu kita akan mengambil langkah-langkah yang arif dan bijaksana untuk Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut.”tegas Yusri

Adapun tim Ombudsman yang berkunjung pada kesempatan tersebut adalah Alvin Lie sebagai anggota Ombudsman RI, Tria Malasari dan Mori Yana Gultom serta Nika Vera Adriani sebgai Asisten Ombudsman RI.

Alvin Lie menjelaskan bahwa maksud kunjungan Ombudsman adalah untuk melakukan klarifikasi, mendapatkan informasi-informasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar terkait laporan masyarakat tentang pembangunan jembatan sungai merangin ini.

“Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa pihak terlapor bukan Pemerintah Kabupaten Kampar namun Kementerian PUPR, tapi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah pihak terkait.”tutur Alvin Lie

Dijelaskannya bahwa Ombudsman dalam menerima laporan masyarakat tidak memihak kepada pelapor dan bukan pembelanya terlapor akan tetapi tugas kami adalah memproses laporan masyarakat terutama untuk memeriksa apakah dalam kasus yang dilaporkan terjadi mal administrasi atau tidak, sesuai Undang-Undang mal administrasi adalah tindakan melawan hukum temasuk penyalahgunaan wewenang, perbuatan melampaui kewenangan dan lain-lain yang menyebabkan kerugian pada orang-orang atau sekelompok masyarakat. (Humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *