Pin It

Anggota Komisi VIII DPR -RI dan Anggota DPRD Provinsi Riau Kunjungi Kampar

112 Views

Bangkinang Kota,-Bupati Kampar yang diwakili Sekda, Drs. H. Yusri, M.Si menerima kunjungan kerja (Kunker) sekaligus menyerap aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Kampar dan seluruh pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Kampar, Kunker yang dipusatkan diruang Rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (22/7)tersebut, juga dihadiri oleh kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Sekda Kampar, Yusri mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan anugerah sekaligus kebanggan besar bagi masyarakat Kampar, terkhusus untuk ponpes se-kabupaten Kampar, dengan kunjungan ini diharapkan banyak aspirasi yang akan disampaikan pemerintah daerah dan persatuan Ponpes terhadap anggota dewan

“dengan kehadiran Anggota DPR RI ini, merupakan kesempatan bagi kita untuk banyak menyampaikan segala unek-unek dan kebutuhan masyarakat” ungkap Sekda.

Pada kesempatan itu Sekda Kampar memaparkan bahwa saat ini banyak regulasi dan kemudahan daerah khususnya birokrasi yang sangat dibutuhkan demi kelancaran dalam melakukan percepatan pembangunan.

selain itu Yusri juga mengatakan, Kampar merupakan kabupaten religius, yang menjadi barometer bidang keagamaan, ini bisa menjadi masukan bagi perwakilan kita di pusat untuk dapat menyampaikan aspirasi dibidang keagamaan dan mensejahterakan ponpes di kabupaten Kampar.

Disisi lain kabupaten Kampar juga daerah perkebunan, perlu adanya regulasi baru untuk melindungi para petani perkebunan, dan kita semua berharap Anggota DPR RI dapat menyampaikan aspirasi kepada tersebut kementerian perkebunan.

Dalam sambutannya Anggota DPR RI Ahmad, mengungkapkan kedatangan Anggota DPR RI ini selain juga menyerap aspirasi daerah, DPR RI pada kunjungan kali ini memberikan hasil aspirasi untuk Kabupaten Kampar sehingga apa yang dianggarkan APBD dapat diserap oleh masyarakat.

Pada kesempatan itu Ahmad memberikan bantuan sebesar 25 juta untuk 35 ponpes yang dapat digunakan untuk biaya operasional ponspes.

“Dana bantuan ini dapat digunakan untuk biaya operasional sehari-hari ponpes, bukan untuk bantuan fisik, bisa untuk biaya Listrik, pengadaan alat mencegah penyebaran Virus Corona”ujar Ahmad.

Dirinya juga menyampaikan dikomisi VIII banyak mengurusi bidang bencana daerah, regulasinya adalah daerah yang mengalami bencana sebelumnya harus melaporkan kepada BNPB untuk meneruskan kepada Kementerian untuk diberikan bantuan.

Selain itu Ahmad juga memaparkan Tugas Komisi VIII adalah Dalam bidang legislasi, kami mempunyai tugas mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI dapat melaksanakan.

Sementara itu anggota DPRD Provinsi Riau Hj. Eva yuliana berharap agar KUB (koperasi usaha bersama) dapat menerima bantuan untuk usaha keluarga, ditengah kondisi Pandemi ini, banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang terdampak ekonomi, dengan hal itu Eva berharap Komisi VIII dapat menerima aspirasi tersebut.

“Dengan adanya bantuan dari Pemerintah pusat untuk usaha kecil masyarakat dapat membantu perekonomian masyarakat dengan mengembangkan usaha keluarga dan dapat terlepas dari kesulitan ekonomi”papar Eva Yuliana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *