Hukum Transportasi

58 Views

Hukum Lalu Lintas diprakarsai awal oleh

Nama : CANDRA ALIN

 

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

No Jenis Pelanggaran Dasar ( UUD ) Sanksi Keterangan
1 Rambu Larang Parkir Pasal 106 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) - dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tata cara prosedur tilang, Dapat di lihat pada lampiran
2 Kendaraan yang Melebihi Tonase Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307. Undang-Undang Nomor 80 tahun 2012 - pasal 315 KUHP pelanggaran terhadap pelanggaran kelebihan muatan dapat diberikan sanksi pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukakan dalam setiap pasal dalam bab ini, dan perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. Pengelompokan golongan kelas pada kendaraan dapat dilihat pada lampiran
3 Fasilitas Jalan ( Trotoar ) Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009 Dan Pasal 131 Ayat (1) UU LLAJ - Pasal 274 UU LLAJ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). - Pasal 275 UU LLAJ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar dibangun (pasal 45 ayat (2) UULLAJ)
4 Jalan Berlubang Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 - pasal 273 UU LLAJ Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas akan dikenakan sanksi sebagai berikkut: 1. Menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan Kendaraan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 2. Mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). - Penyelenggaran Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbiki jalan yang rusak yang mengakibat kecelakaan lalu lintas (pasal 24 ayat (1) UU LLAL)
5 Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum Pasal 173 ayat (1) dan pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ( UU LLAJ ) - pasal 173 ayat (1) Kendaraan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan dalam trayek dipidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00. - pasal 304 setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan atau menggunakan angkuatan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain dipindana paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Setiap kendaraan khusus angkuatan umum harus memiliki surat izin mengemudi, persyaratan laik jalan, persinggahan, tata cara menaiikan dan menurunkan penumpang, tata cara pemuatan dan daya angkkut