Hukum Transportasi

270 Views

Hukum Lalu Lintas diprakarsai awal oleh

Nama : CANDRA ALIN, SH  (Law Facilitator)

Dilanjutkan oleh 

Nama : MISBAHUL FAjRI (SISWA WAHANA PRIMA COMPUTER)

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

No Jenis Pelanggaran Dasar ( UUD ) Sanksi Keterangan
1 Rambu Larang Parkir Pasal 106 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) - dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tata cara prosedur tilang, Dapat di lihat pada lampiran
2 Kendaraan yang Melebihi Tonase Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307. Undang-Undang Nomor 80 tahun 2012 - pasal 315 KUHP pelanggaran terhadap pelanggaran kelebihan muatan dapat diberikan sanksi pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukakan dalam setiap pasal dalam bab ini, dan perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. Pengelompokan golongan kelas pada kendaraan dapat dilihat pada lampiran
3 Fasilitas Jalan ( Trotoar ) Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang N0. 22 Tahun 2009 Dan Pasal 131 Ayat (1) UU LLAJ - Pasal 274 UU LLAJ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). - Pasal 275 UU LLAJ Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar dibangun (pasal 45 ayat (2) UULLAJ)
4 Jalan Berlubang Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 - pasal 273 UU LLAJ Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas akan dikenakan sanksi sebagai berikkut: 1. Menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan Kendaraan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 2. Mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). - Penyelenggaran Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbiki jalan yang rusak yang mengakibat kecelakaan lalu lintas (pasal 24 ayat (1) UU LLAL)
5 Alih Fungsi Mobil Pribadi Menjadi Angkutan Umum Pasal 173 ayat (1) dan pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ( UU LLAJ ) - pasal 173 ayat (1) Kendaraan yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan dalam trayek dipidana kurungan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00. - pasal 304 setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan atau menggunakan angkuatan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain dipindana paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Setiap kendaraan khusus angkuatan umum harus memiliki surat izin mengemudi, persyaratan laik jalan, persinggahan, tata cara menaiikan dan menurunkan penumpang, tata cara pemuatan dan daya angkkut
6 Menerobos Lampu merah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara yang melangar lampu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 Lampu merah merupakan tanda untuk pengendara, baik pengemudi mobil, motor, angkutan dan lainnya berhenti
7 Menerobos Jalur Busway Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp.500.000,00 Kendaraan pribadi , baik roda dua maupun roda empat dilarang menggunakan jalur busway, pelanggar akan dikenakan sanksi tilang bagi yang melanggarnya.
8 Melanggar pintu pelepasan kereta api yang tertutup Pasal 296 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana Dipidana dengan pidana kurungan paling 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 Ketika akan melewati pintu pelintasan,setiap orang mupun pengendara harus memprioritaskan kereta api untuk lewat terlebih dahulu (UU no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan UU LLAJ no 22 tahun 2009)
9 Kendaraan umum dalam trayek yang tidak singgah diterminal Pasal 276 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah diterminal yang sudah ditentukan, keuali ditetapkan lain dalam trayek.
10 Tidak menggunakan helm Pasal 291 ayat (2) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional indonesia ( pasal 106 ayat (8) UU LLAJ no.22 tahun 2009).
11 Mengemudikan kendaran bermotor sambil menelpon Pasal 283 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 Setiap pengendara wajb berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar (pasal 106 ayat (1) UU LLAJ no.22 tahun 2009).
12 Kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein Pasal 294 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Sebelum berbelok atau memotong jalur setiap pengendara wajib memberikan tanda atau menyalakan lampu sein karna bisa membahayakan dan sangat mungkin menyebabkan kecelakaan.
13 - Mengemudikan kendaraan melawan arus atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas - Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah - Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106 ayat (4) huruf c UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 - Pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau psl 115 huruf (a) - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 Melawan arus jelas bukan tindakan bijak karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta bisa mengganggu lalu lintas.
14 Pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM Pasal 281 jo pasal 77 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda palin banyak Rp. 1.000.000,00 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
15 - Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya pada saat razia - Pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK/STCK yang sah yang ditetapkan oleh polri - TNKB tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. - Pasal 288 ayat (2) jo pasal 106 ayat (5) huruf b UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 - Pasal 288 ayat (1) jo pasal 106 ayat (5) huruf a UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 - Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) - Dipiana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 - Dipiana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 - Dipiana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, bukti lulus uji berkala dan atau, tanda bukti lain yang sah.
16 Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo pasal 106 ayat (6) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
17 Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar Pasal 286 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00
18 Tidak mematuhi rambu lalu lintas Pasal 282 jo pasal 104 ayat (3) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
19 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda Pasal 284 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
20 Pelanggaran mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
21 Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Pasal 290 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
22 Pelanggaran Kendaraan beroda empat atau lebih yang tidakmengenakansabuk Pasal 290 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
23 Pelanggaransepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 Pasal292 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
24 Pelanggaran sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 Pasal292 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
25 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293ayat (1) jo pasal 107 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
26 Pelanggaran mengemudikanKendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat Pasal 295 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat
27 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan Pasal 297 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah Pengendara yang Ugal-ugalan dan balapan dengan Kendaran Bermotor
28 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan Pasal 298 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan
29 Pelanggaran mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan Pasal 299 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain dan/atau, menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor
30 Pelanggaran setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang: a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan Pasal 300 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas, menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah, memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang, menutup pintu selama Kendaraan berjalan dan, mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum
31 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan
32 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek Pasal 302 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang, memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem selain di tempat yang telah ditentukan, menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak, dan/atau, melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek
33 Pelanggaran mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan Pasal 303 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. iring-iringan pengantar jenazah; dan g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
34 Pelanggaranmengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain Pasal 304 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek
35 Pelanggaran mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansiterkait Pasal 305 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait
36 Pelanggaranmengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan Pasal 306 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
37 Pelanggaranmengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan Pasal 307 UU LLAJ Nomor22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
38 Pelanggaranperusahaanangkutanumum yang tidakmemilikiizinmeyelenggarakanangkutandalamtrayek. Pasal 308 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
39 Pelanggaranorang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga Pasal 309 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.
40 Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya Pasal 313 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
41 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca Pasal 285 ayat (2) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
42 Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
43 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian Pasal 187 ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
44 Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi Pasal188 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki: a. izin usaha; b. izin pembangunan; dan c. izin operasi.
45 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian Pasal 189 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
46 Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi Pasal 190 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib memiliki: a. izin usaha; dan b. izin operasi.
47 Penyelenggara perkeretaapian khusus yang tidak memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi Pasal 191ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki: a. izin pengadaan atau pembangunan; dan b. izin operasi.
48 Setiap orang yang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api, yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api Pasal 192 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
49 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda Pasal 191 ayat (2) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki: a. izin pengadaan atau pembangunan; dan b. izin operasi.
50 Setiap orang yang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api Pasal 193 ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.
51 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana perkeretaapian Pasal 193 ayat (2) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap orang dilarang melakukan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.
52 Tenaga penguji Prasarana Perkeretaapian yang melakukan pengujian Prasarana Perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian Prasarana Perkeretaapian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian Prasarana Perkeretaapian yang ditetapkan Pasal 194 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Setiap tenaga penguji prasarana perkeretaapian wajib melakukan pengujian prasarana perkeretaapian dengan menggunakan peralatan pengujian dan sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan.
53 Petugas prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan Pasal 195 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
54 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian dengan petugas yang tidak memiliki sertifikat kecakapan Pasal 196 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pengoperasian prasarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh petugas yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
55 Setiap orang yang menghilangkan, merusak, dan/atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian Pasal 197 ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.
56 mengakibatkan kecelakaan dan/atau kerugian bagi harta benda Pasal 197 ayat (2) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.
57 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak menempatkan tanda larangan secara jelas dan lengkap di ruang manfaat jalur kereta api dan di jalur kereta api Pasal 198 ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib menempatkan tanda larangan di jalur kereta api secara lengkap dan jelas.
58 Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api Pasal 199 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setiap orang dilarang: a. berada di ruang manfaat jalur kereta api; b. menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau c. menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.
59 Pemilik Prasarana Perkeretaapian yang memberi izin pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 200 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang.
60 Setiap orang yang membangun jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, perpotongan, atau persinggungan dengan jalan kereta api umum tanpa izin pemilik prasarana perkeretaapian Pasal 201 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.
61 Tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian tidak menggunakan peralatan pengujian dan/atau melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan Pasal 202 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Setiap tenaga penguji sarana perkeretaapian yang melakukan pengujian sarana perkeretaapian wajib menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian yang ditetapkan.
62 Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan Pasal 203 ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
63 mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda Pasal 203 ayat (2) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
64 Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api tanpa surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pasal 205 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
65 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian dengan Awak Sarana Perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat tanda kecakapan Pasal 204 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan.
66 Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api tanpa surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pasal 205 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki surat perintah tugas dari Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
67 Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda Pasal 206 ayat (1) UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Awak kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi perintah atau larangan sebagai berikut: a. petugas pengatur perjalanan kereta api; b. sinyal; atau c. tanda. Apabila terdapat lebih dari satu perintah atau larangan dalam waktu yang bersamaan, awak kereta api wajib mematuhi perintah atau larangan yang diberikan berdasarkan prioritas sebagai berikut: a. petugas pengatur perjalanan kereta api; b. sinyal; atau c. anda.
68 Setiap orang yang tanpa hak berada di dalam kabin masinis, di atap kereta, di lokomotif, di gerbong, atau di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang Pasal 207 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setiap orang dilarang berada: a. di atap kereta; b. di lokomotif; c. di dalam kabin masinis; d. di gerbong; atau e. di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang.
69 Setiap orang yang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pasal 208 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
70 Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Petugas Prasarana Perkeretaapian, dan pihak ketiga Pasal 209 UU perkeretaapianNomor 23 Tahun 2007 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.